PP No. ABSTRAK:KEPPRES No. Relasi Dokumen. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Evaluasi. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Dasar hukum peraturan ini : UU No. 72 Tahun 2005; PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. 80, TLN No. impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai dengan rahmat tuhan yang maha esa . 38 Tahun 2007; PP No. Documents. go. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Jakarta. 1956, kemendagri. Belum Tersedia. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan. 2003 No. PP No. 11 Tahun 2006; Perda Kab. 83, TLN No. Permendikbudristek 31 tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan. 33 Tahun 2004, UU No. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN. Sumber Daya Air 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang. 25 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. Judul. Peraturan Perundang-undangan. Indonesia, Pemerintah Pusat. 23 Tahun 1992; UU No. 82, LL SETNEG : 20 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun. UU No. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Mencabut : Keputusan Menteri ESDM Nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. 833. 38 Tahun 2007; PP. 2006. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. Tipe Dokumen. 33, LN. Kabupaten 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2008. 41 Tahun 2007 ;12. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. 83, TLN No. 2018/NO. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2009, Permendagri No. 78, TLN No. 33, LN. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI,. 14 Tahun 2013 Simbol Dan Label Limbah B3 ; Permen LH No. 32, TLN No. 38 Tahun 2011, Perpres No. Peraturan Pemerintah No. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] Pro. U. 41 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan . 58 Tahun 2005; PP No. 67 Tahun 2011, Permeneg PPPA No. (PP) NO. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU. Peraturan Perundang-undangan. Bentuk. ABSTRAK PERATURAN. PP ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Pergub No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 36, LN. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, juga menyatakan bahwa urusan lingkungan hidup juga termasuk ke urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan dari. dalam PP 38 tahun 2007 berada dalam konteks mernaik: • Perubahan Struktur Kementerian Kesehatan • UU SJSN dan BP SJSN yang masih alot • Surveilans tidak lagi di Pusdasure • Peningkatan APBN untuk kesehatan, melalui berbagai mekanisme:NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. Skripsi ini berjudul kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pengelolaan hutanlindung berdasarkan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. . 19 Tahun 1997, UU No. 33 Tahun 2014; PP No. Tematik. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4726, LL SETNEG : 8 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2004, PP No. 02/2006. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. Status Peraturan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Pemerintah (PP) No. 77, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007 Pengelolaan Uang Negara Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Bab II IMPLIKASI DAN DAMPAK PENERAPAN PP NO. UU No. NO. PERTIMBANGAN. 2003 No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan. 23 Tahun 2014; PP No. 91 Tahun 2010; PERPRES No. dalam PP 38 tahun 2007 berada dalam konteks mernaik: • Perubahan Struktur Kementerian Kesehatan • UU SJSN dan BP SJSN yang masih alot • Surveilans tidak lagi di Pusdasure • Peningkatan APBN untuk kesehatan, melalui berbagai mekanisme: Bantuan Sosial, Jamkesmas-Jampersal, dan BOK • Suasana politik di daerah yang tinggi. 4815, LL SETNEG : 27 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Kebijakan Privasi Perjanjian Lisensi Syarat & Ketentuan Support Pajakku. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 58 Tahun 2005, PP No. 2023/No. PP 38 Tahun 2007. Kebijakan SUB SUB BIDANG 1. PP No. Tipe Dokumen. PERGUB Prov. 38 Tahun 2007;. 58 Tahun 2005; PP No. 3952, LL SETNEG : 21 HLM. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pp 38 Tahun 2007. U. 28 Tahun 2002. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini. 28 Tahun 2009; PP No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. PP NO 45 TAHUN 2023 Jenis: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 45: Bidang Hukum: Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif: Bentuk: Rilis: Tempat Penetapan: Jakarta: Tahun: 2007: Sumber-Tanggal Penetapan: 25/09/2023: Deskripsi: Peraturan Pemerintah ini mengatur keselamatan radiasi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup,. Jakarta: Dirjen PMPTK Purwanto, M. CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2009. 10 Tahun 2004; UU No. 9 Tahun 2007 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil DETAIL. 7 Tahun 1983; Perda No. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 11. 82 Tahun 2001, PP No. 2 Tahun 2002; UU No. 58 Tahun 2005; PP No. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mengubah : UU No. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi KesehatanUU No. Unduh pdf ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang PP No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 22 Tahun 2000; Perda No. Diubah dengan : PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 4705, LL SETNEG : 22 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia PP No. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan. UU No. Dasar hukum peraturan ini : UU No. 38 Tahun 2007; PP No. Sementara Pasal 17, ayat (1) juga menyebutkan Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi DaerahBelum Tersedia. 2. 2016 No. 29 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 58 Tahun 2005; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016. 21 Tahun 2004; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. PP No. Jenis. 2007 No. 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 37 Tahun 2007 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. E. Undang-undang (UU) NO. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada. U. 7 Tahun 2008 Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484); 15. 32 Tahun 1996 Tenaga Kesehatan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 252, TLN NO. Tipe Dokumen. UU No. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 38 Tahun 2007; PP No. Nomor. KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. FILE-FILE PERATURAN. a. Belum Tersedia. Pengaturan 1. 79 Tahun 2005; PP No. Tipe Dokumen. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan. Bandung: File name PP_No. METADATA PERATURAN. Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutanan - 737 AA. Login; Tema. E. 45 Tahun 2008 ;14. 5 Tahun 2010, Perpres No. PP No. ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan. 75KB) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN. UU No 2 Tahun 2015. 38, BN 2017/NO 1907; PERMENPAN. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. 38 Tahun 2007, PP No. 20 Tahun 2004; PP No. go. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. 112, TLN No. ABSTRAK PERATURAN. 2000. PP No 38 TAHUN 2007. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 15 Tahun 2009; Dalam. Riwayat Dokumen.